Pajak Pulsa, Voucher, juga Token Listrik di Aemitra (PMK No. 6)
Minggu2 awal di tahun baru ini, ada berita yang cukup mengejutkan utamanya tentang PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No. 6, yang didalamnya membahas tentang perpajakan yang akan diberikan bagi perusahaan, distributor dan juga penjual pulsa, voucher, perdana, dan juga token listrik. Bagi mitra yang sudah membaca PMK. No. 6 tersebut pasti ada wawasan dan informasi yang lebih. Menurut informasi di berbagai media dan sumber yang bonafit, peraturan tersebut akan di laksanakan pada tanggal 1 Februari 2021. Bilamana, anda ingin tahu bagaimana imbas dari peraturan tersebut di Aemitra. Mari kita bahas disini ya.
IMBAS DARI PAJAK PULSA/ PMK NO. 6 di AEMITRA
Sebagai suatu distributor yang sudah lama di dunia pulsa, tepatnya mulai dari tahun 2011. Aemitra tentunya sudah termasuk kedalam suatu perusahaan server pulsa yang sudah PKP (Perusahaan Kena Pajak). Karena bila dilihat dari kantor yang sudah memiliki 3 lantai, dan juga omset penjualan tentunya sudah termasuk PKP.
CV. Multipayment - pusat distributor dari AEMITRA adalah perusahaan yang taat dengan perpajakan, maka mitra tidak perlu khawatir. Insha Allah, owner akan selalu memberikan yang terbaik untuk para mitra yang sudah lama bergabung.
Namun, kemungkinan nanti ada beberapa harga yang harus disesuaikan, yang paling penting mitra transaksi tetap lancar dan mitra tetap bisa berjualan dengan baik. Karena peraturan ini, tidak hanya ada di CV. Multipayment, tetapi semua perusahaan, distributor, retail yang berhubungan dengan pulsa, paket data internet, token listrik dll, lebih lengkapnya bisa di simak PMK No. 6 Tahun 2021.
Dan untuk informasi bagaimana praktek dan imbas sebenarnya dari PMK No. 6 ini, tinggal tunggu waktu saja. Semoga apapun hasilnya, tetap menjadi yang terbaik untuk mitra-mitra aemitra.
Demikian yang bisa kami sampaikan, salam sukses selalu kepada semua mitra.
